TrustTheProcces

  Ilustrasi Partai. ©2015 Merdeka.com Opini: Oseii Pembentukan tentang partai politik di tanah Papua diatur dalam UU No 21 tahun 2001 pasal 28 no 1 disebutkan bahwa penduduk provinsi Papua dapat membentuk Partai politik. Namun fakta yan terjadi di tanah Papua adalah sejak otonomi khusus diberikan, pembentukan tentang partai lokal di tanah Papua terkesan dihalang halangi oleh pemerintah. Hal itu didasari dari beberapa kali masyarakat mengajukan partai lokal untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum di tingat kabupaten, kota, dan provinsi. Namun  pemerintah berpendapat bahwa poin yang tertuang dalam UU No 21 tahun 2001 pasal 28 khususnya poin no1 bahwa bukanlah dimaksudkan sebagai partai politik lokal sebab pengaturan partai politik dalam UU 21/2001 tidak secara tegas dikatakan dan sekaligus dimaknai sebagai partai politik lokal, hal ini berbeda dengan salah satu daerah yang juga menerima otonomi khusus dari pemerintah Indonesia yaitu Provinsi Aceh, yang mana daerah Aceh diber

  ilustrasi konflik Opini: oseii Penyelesaian konflik di tanah Papua dari tahun ke tahun selalu menjadi sorotan baik dalam negeri maupun luar negeri, hal ini karena konfik yang terjadi berkepanjangan yang terjadi cukup lama itu terjadi sejak tahun 1961 hingga hari ini. Konflik yang terjadi   karena Indonesia mengklaim bahwa Papua dijajah oleh Belanda dan sesuai dengan perjanjian Konfrensi Meja Bundar (KMB) bahwa Belanda harus menyerahkan semua jajahan belanda di Nusantara ke pihak Indonesia. Hingga pada 1 desember 1961 Papua meproklamirkan kemerdekaan dengan ditandai dengan kenaikan bendera Papua dan bendera Belanda di Holandia (Jayapura), sejak itu pemerintah Indonesia merespon   dengan membentuk Tri Komando Rakyat ( TRIKORA) yang langsung dikomandoi oleh   Mayor Jenderal   Soeharto yang kemudian hari menjadi presiden Indonesia , isi dari TRIKORA adalah sebagai berikut: Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di irian barat dan tanah air I