OMONG KOSONG PEMERINTAH, MEDIA DAN FAKTA PEMBANGUNAN DI PAPUA

 

OMONG KOSONG PEMERINTAH, MEDIA DAN FAKTA PEMBANGUNAN DI PAPUA

ilustrasi pembangunan Papua

 

              OPINI: OSEII PETEGE

 

        Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah proses perubahan yang terjadi terus menerus untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi ketika melakukan pembangunan adanya sesuatu hal yang berubah dan berbeda. Jika tidak terjadi perubahan sama sekali berarti belum disebut sebagai pembangunan. Di Indonesia sendiri pengertian pembangunan berkonotasi kepada pembangunan insfrstruktur dan fasilitas fisik lainnya. Sementara menurut para ahli pembangunan memiliki beberapa arti, diantaranya adalah seperti dikutip dari www.dosenpendidikan.co.id adalah sebagai berikut:

Menurut Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah “2005”

istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Menurut Siagian “1994”

Menurutnya suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa “nation building”.

Menurut Ginanjar Kartasasmita “1994”

Memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Dari beberapa pengertian dari para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah suatu proses menuju perubahan dengan dengan berbagai perencaan, pemikiran, dan gagasan agar sesuatu yang ditargetkan atau diimpikan dapat terwujud dan hasil dari pembangunan itu dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara ataupun masyarakat yang mendiami suatu wilayah.

 

PEMBANGUNAN DITANAH PAPUA

Pembangunan diseluruh tanah Papua dari dulu semenjak Papua menjadi bagian dari negara Indonesia, pembangunan ditanah Papua selalu menjadi perhatian oleh setiap pemimpin yang ada di negara Indonesia. Hal ini karena semenjak Papua menjadi bagian dari Indonesia dan setiap kali pergantian pemipin di Indonesia Papua tidak pernah mengalami pembangunan yang sangat signifikan, alasan yang sering diberikan oleh setiap pemimpin yang ketika masa kepemimpinannya berakhir adalah mereka mengalami kendala dalam akses ke setiap daerah yang ada di Papua. hal ini memang  harus diakui karena akses dari suatu daerah ke daerah lainnya di Papua membutuhkan waktu yang lama karena tidak semua daerah di Papua disentuh oleh pembangunan.

Tapi dalam artikel ini kita tidak akan membahas tentang pembangunan yang direncakan oleh pemerintah pusat tetapi kita akan membahas mengenai peran pemerintah daerah dalam melihat pembangunan di daerah yang mereka pimpin.

Pengalaman kami saat masih menjadi mahasiswa, salah satu topik yang kami bahas antar sesama mahasiswa Papua yang berkuliah di luar Papua adalah mengenai pembangunan di setiap daerah asal kami, yang mana pembahasannya mengenai suatu kebijakan yang diambil oleh kepala daerah dari kabupaten kami masing masing.

Yang mana topiknya adalah bagaimana keberpihakan kebijakan yang pemerintah daerah ambil terhadap masyarakat dan diberitakan oleh media media lokal maupun yang berbasis nasional, pemberitaan yang disampaikan seolah luar biasa dan menyentuh lapisan masyarakat. Padahal fakta dilapangan mengatakan lain, banyak kebijakan yang diambil tanpa konsultasi dan sebagainya sama masyarakat setempat, terutama dalam hal pembangungan baik fisik maupun non fisik, kadang pemerintah setempat mengambil kebijakan tanpa mempertimbangkan substansi masalah yang ada, akhirnya yang terjadi adalah pembangunan yang terjadi menjadi ambur adul dan pembangungan daerah menjadi berjalan ditempat bahkan menunjukan gejala gejala kemunduran. Dalam hal ini media lokal Maupun nasional seolah menjadi alat propaganda bahkan secara tidak langsung menjadi juru bicara dari pemerintah untuk menyampaikan pencapaian pencapaian yang nyatanya omong kosong. Mayoritas pembangunan yang saat ini ada di Papua adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat lewat berbagai program yang dicanangkan, dalam hal ini beberapa program diantaranya adalah Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (UP4B), dan saat ini program unggulan dari presiden jokowi adalah jalan trans Papua. dalam benak saya apa yang pemerintah daerah di Papua pikirkan adalah pembangunan yang di seluruh negeri adalah urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya menikmati pembangunan yang ada. Dalam beberapa kasus  ditemukan kasus kasus lucu, yang mana kasus kasus itu adalah beberapa kepala daerah di Papua yang mendapatkan penghargaan atas kesuksesan mereka dalam membangun daerah yang di pimpinya, padahal fakta dilapangan berkata lain, pembangunan tidak berjalan, dana dana yang dikucurkan entah kemana dan proses pembangunan berjalan ditempat tapi pemimpinya tetap mendapat penghargaan atas pembangunan “ fiktif” yang mereka lakukan. Yang menjadi lucu dan menjadi tanda tanya bagi masyarakat setempat adalah lembaga lembaga negara yang memberikan penghargaan dan sebagainya ini, parameter seperti apa yang mereka gunakan untuk memberikan penilaian, penghargaan dan sebagainya kepada mereka, apakah ada unsur “ main mata” antara pemerintah setempat dengan lembaga lembaga yang memberikan penghargaan dan sebagainya ini masih menjadi tanda tanya bagi masyarakat.

Dalam berbagai kesempatan pemerintah daerah dengan bangganya memuji dan membanggakan pembangunan yang terjadi di daerah mereka, padahal jika ditelusuri kedalam pembangunan yang dilakukan bahkan tidak ada campur tangan dari pemerintah daerah yang harusnya menjadi tanggung jawab mereka, seperti yang penulis ungkapkan diatas bahwa pemerintah daerah menganggap pembangungan yang dilakukan di daerah yang dipimpinya adalag murni tanggung jawab dari pemerintah pusat bukan pemerintah daerah. Hal ini juga menjadi kritikan bagi lembaga lembaga pemeriksa keuangan yang biasanya turun ke lapangan atau daerah, entah pemeriksaan seperti apa dan penemuaan seperti apa yang mereka temukan di daerah dengan melihat fakta proses pembangungan di daerah Papua yang berjalan ditempat atau bahkan menunjukan gejala kemunduran dari tahun ke tahun. Dalam hal ini media lokal maupun nasional juga harus menunjukan independensi mereka sebagai media informasi yang kredibel dengan memberitakan fakta fakta pembangunan yang ada di Papua dan jangan media seolah menjadi juru bicara pemerintah untuk memberitakan berita berita yang faktanya tidak ada di lapangan, hal ini karena masyarakat yang berasal dari daerah yang berbeda akan lebih percaya akan apa yang di beritakan oleh media ( contoh kecil adalah diskusi yang kami lakukan antar sesama seperti yang diungkapkan diatas). Jika hal hal seperti ini terus dilakukan oleh media media lokal maupun nasional maka ini melanggar prasyarat demokrasi yaitu pers yang bebas. Yang mana pers yang bebas adalah pers yang menischyakan para pegiat media massa secara leluasa untuk menuliskan peritiwa peristiwa public tanpa adanya suatu mekanisme control dari penguasa. Dengan demikian masyarakata kemudian mendapatkan informasi informasi pubik secara objektif sehingga keputusan dan tindakan yang diambil semakin rasional dan dapat diperhitungkan. Setiap kerja tidak dapat berkembang dan maju jika tidak mengikuti informasi.

Seperti yang  diungkapkan oleh Noah Chomsky dalam bukunya Politik Kuasa Media bahwa fakta yang muncul di media massa tidak sepenuhnya sama dengan fakta yang sebenarnya. Fakta di media massa hanyalah hasil rekontruksi dan olahan para awak di meja meja redaksi. Walaupun mereka telah bekerja dengan menerapkan teknik teknik jurnalistik yang presisi, tetapi tetap saja kita tidak dapat mengatakan apa yang mereka tulis adalah fakta yang sebenarnya. Selalu saja ada kekurangan dalam setiap sudut pandang dan rekontruksi peristiwa dan fakta sebenarnya kedalam fakta media. Chomsky juga mengungkapkan bahwa siapa yang membangun citra ( image) akan mendapatkan legitimasi public seperti yang mereka inginkan, atau sebaliknya.

 

 

Oseii