Postingan

Menampilkan postingan dari 2023

PROPAGANDA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN “FIKTIF” DI PAPUA MELALUI MEDIA

Gambar
  PROPAGANDA PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN “FIKTIF” DI PAPUA MELALUI MEDIA                                    @istockphoto: ilustrasi propaganda media Opini Oleh: Oseii Ptg   Pengertian dan sejarah Propaganda Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), propaganda adalah penerangan atau paham, pendapat, dan sebagainya, benar atau salah, yang dikembangkan untuk tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu sikap, aliran, atau arah tindakan tertentu. Selain itu menurut Ralph D. Casey propaganda adalah suatu bentuk usaha yang akan dilakukan secara sadar dan sengaja untuk menetapkan suatu sikap dan mengubah pendapat yang berkaitan dengan doktrin atau program dari pihak lain. Ini adalah tindakan dari berbagai lembaga komunikasi untuk menyebarkan fakta dalam semangat kejujuran dan objektivitas. Sementara itu, Bernays menyebut bahwa pengertian propaganda sebagai usaha yang bersifat konsisten dan secara terus-menerus agar bisa membentuk dan menciptakan berbagai peristiwa yang bertujuan m

OMONG KOSONG PEMERINTAH, MEDIA DAN FAKTA PEMBANGUNAN DI PAPUA

Gambar
  OMONG KOSONG PEMERINTAH, MEDIA DAN FAKTA PEMBANGUNAN DI PAPUA ilustrasi pembangunan Papua                 OPINI: OSEII PETEGE           Pengertian Pembangunan Pembangunan adalah proses perubahan yang terjadi terus menerus untuk membuat keadaan menjadi lebih baik, sesuai dengan norma yang berlaku. Jadi ketika melakukan pembangunan adanya sesuatu hal yang berubah dan berbeda. Jika tidak terjadi perubahan sama sekali berarti belum disebut sebagai pembangunan. Di Indonesia sendiri pengertian pembangunan berkonotasi kepada pembangunan insfrstruktur dan fasilitas fisik lainnya. Sementara menurut para ahli pembangunan memiliki beberapa arti, diantaranya adalah seperti dikutip dari www.dosenpendidikan.co.id adalah sebagai berikut: Menurut Riyadi Dan Deddy Supriyadi Bratakusumah “2005” istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, negara satu dengan negara lain. Namun secara umum ada suatu kesep

OTSUS DAN KETERGANTUNGAN MASYARAKAT TERHADAP KUCURAN DANA OTSUS PAPUA

Gambar
Ilustrasi Otsus Papua  Opini: Oseii Petege   Teori ketergantungan Teori ketergantungan seperti dikutip dari wikipedia.org Teori Ketergantungan atau dikenal teori depedensi (bahasa inggris: dependency theory) adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut Negara Dunia Ketiga. Menurut Theotonio Dos Santos, Dependensi (ketergantungan) adalah keadaan di mana kehidupan ekonomi negara–negara tertentu dipengaruhi oleh perkembangan dan ekspansi dari kehidupan ekonomi negara–negara lain, di mana negara–negara tertentu ini hanya berperan sebagai penerima akibat saja. Aspek penting dalam kajian sosiologi adalah adanya pola ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam kehidupan berbangsa di dunia. Teori Dependensi lebih menitik beratkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara pinggiran.Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili "suara negara-negara pinggiran" untuk menantang hegemoni ekonomi,

PERLUNYA PARTAI POLITIK LOKAL DI PAPUA

Gambar
  Ilustrasi Partai. ©2015 Merdeka.com Opini: Oseii Pembentukan tentang partai politik di tanah Papua diatur dalam UU No 21 tahun 2001 pasal 28 no 1 disebutkan bahwa penduduk provinsi Papua dapat membentuk Partai politik. Namun fakta yan terjadi di tanah Papua adalah sejak otonomi khusus diberikan, pembentukan tentang partai lokal di tanah Papua terkesan dihalang halangi oleh pemerintah. Hal itu didasari dari beberapa kali masyarakat mengajukan partai lokal untuk berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum di tingat kabupaten, kota, dan provinsi. Namun  pemerintah berpendapat bahwa poin yang tertuang dalam UU No 21 tahun 2001 pasal 28 khususnya poin no1 bahwa bukanlah dimaksudkan sebagai partai politik lokal sebab pengaturan partai politik dalam UU 21/2001 tidak secara tegas dikatakan dan sekaligus dimaknai sebagai partai politik lokal, hal ini berbeda dengan salah satu daerah yang juga menerima otonomi khusus dari pemerintah Indonesia yaitu Provinsi Aceh, yang mana daerah Aceh diber

JANJI PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA HANYA SEKEDAR JANJI JANJI MANIS

Gambar
  ilustrasi konflik Opini: oseii Penyelesaian konflik di tanah Papua dari tahun ke tahun selalu menjadi sorotan baik dalam negeri maupun luar negeri, hal ini karena konfik yang terjadi berkepanjangan yang terjadi cukup lama itu terjadi sejak tahun 1961 hingga hari ini. Konflik yang terjadi   karena Indonesia mengklaim bahwa Papua dijajah oleh Belanda dan sesuai dengan perjanjian Konfrensi Meja Bundar (KMB) bahwa Belanda harus menyerahkan semua jajahan belanda di Nusantara ke pihak Indonesia. Hingga pada 1 desember 1961 Papua meproklamirkan kemerdekaan dengan ditandai dengan kenaikan bendera Papua dan bendera Belanda di Holandia (Jayapura), sejak itu pemerintah Indonesia merespon   dengan membentuk Tri Komando Rakyat ( TRIKORA) yang langsung dikomandoi oleh   Mayor Jenderal   Soeharto yang kemudian hari menjadi presiden Indonesia , isi dari TRIKORA adalah sebagai berikut: Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di irian barat dan tanah air I